RSS Berita Nasional (Detik.Com)

Home

Sosialisasi Perbup Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan SKM

Seiring dengan kemajuan teknologi  dan  tuntutan  masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara  pelayanan  publik  dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan  melalui  media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan  tersebut,  jika  tidak  ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang  harus  dilakukan  dalam  perbaikan  pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit penyelenggara pelayanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam  sebagimana diatur didalam pedoman ini.

Materi Sosialisasi dapat di unduh disini (klik disini)

Bimbingan Teknis Standar Pelayanan

Sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk itu dalam rangka menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, maka perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan publik yang berfungsi sebagai pedoman maupun standar yang digunakan penyelenggara layanan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Dengan adanya Standar Pelayanan Publik maka tercipta kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penerapan Standar Pelayanan Publik juga sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja pelayanan, selanjutnya dapat diambil langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik selaras dengan kemampuan penyelenggara guna mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Untuk itu, seluruh penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik serta konsisten sesuai prinsip-prinsip penyusunan standar pelayanan publik yaitu sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi dan keadilan.

Materi dapat di unduh disini (klik pada tulisan)

Pembekalan Agen Perubahan Kabupaten Pemalang Tahun 2019

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance serta melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Visi dari reformasi birokrasi yang tercantum dalam Grand Design Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan berkelas dunia, yaitu pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi serta mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Pemalang yaitu “Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”

Reformasi birokrasi dimaknai dengan menata ulang proses reformasi birokrasi melalui tiga kunci sukses reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang lebih responsive, transparan dan akuntabel. Harapan tersebut sejalan dengan salah satu tujuan reformasi birokrasi Kabupaten Pemalang pada saat ini, dimana salah satu prioritas area perubahannya adalah area perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Adanya perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur diharapkan akan menghasilkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Silahkan Unduh Materi Pembekalan Agen Perubahan Berikut ini:

Materi Ibu Pj. Sekretaris Daerah Kab. Pemalang;

Materi Pembekalan Agen Perubahan ;

Pengumuman TOP 10 Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pemalang

Berkenaan dengan rangkaian kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kabupaten Pemalang Tahun 2019 yang dilaunching pada tanggal 18 April 2019 di Hotel The Winner Pemalang, Dewan Juri telah menyelesaikan Tahap Penilaian Proposal dan menghasilkan Sepuluh Besar (TOP 10) Inovasi Pelayanan Publik yang akan melaju pada Tahap Penilaian Presentasi dan Wawancara.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

Sepuluh Besar (TOP 10)Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pemalang Tahun 2019 yaitu:

No Judul Inovasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
1. SIMONSARI
(Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Sawah Lestari )
Dispertan Kabupaten Pemalang
2. Serabi
(Sistem Evaluasi Reformasi Birokrasi)
Bagian PPRB Setda Kabupaten Pemalang
3. LDM
(Layanan Desa Mandiri)
Dinpermasdes Kabupaten Pemalang
4. Petuah Jaka Tingkir
(Penderita TB Paru yang Sudah Sembuh jadi Kader TB yang Sedang Diobati Agar Tidak Mangkir)
UPT Puskesmas Klareyan Dinkes Kabupaten Pemalang
5. Go Digital Adminduk
(Solusi Percepatan Dokumen Melalui Tanda Tangan Elektronik)
Disdukcatpil Kabupaten Pemalang
6. Si Pelitanaker
(Sistem Pelayanan Elektronik Terpadu Ketenagakerjaan)
Disnaker Kabupaten Pemalang
7 Sintar Pemalang
(Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang Kabupaten Pemalang)
DPU TR Kabupaten Pemalang
8 ADIK SIVA
(Ayo Deteksi Dini Kanker Serviks Melalui IVA Test)
UPT Puskesmas Losari Dinkes Kabupaten Pemalang
9 SIPPOL
(Sistem Informasi Pelayanan Publik Online Kecamatan Pemalang)
Kecamatan Pemalang
10 Palu Gada
(Apa yang Lu Minta Gue Ada)
99 Pelayanan Perizinan Terintegrasi
DPMPTSP Kabupaten Pemalang

Diucapkan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah berpartisipasi dalam KIPP Kabupaten Pemalang Tahun 2019 serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui gerakan satu instansi satu inovasi.

Sosialisasi Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pemalang

Perlu bersama kita ketahui, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Pemalang, selama ini telah hadir ditengah masyarakat untuk memberikan pelayanan publik terbaik.

Namun, untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan semakin beragam. Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak pernah berhenti untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Langkah-langkah strategis perlu diambil sebagai terobosan untuk mewujudkan pelayanan yang ramah, profesional, akuntabel dan transparan yang nantinya dapat memenuhi begitu banyak dan beragamnya kebutuhan masyarakat.

Menyadari begitu pentingnya peningka-tan kualitas pelayaan publik bagi segenap masyarakat, Mal Pelayanan Publik atau MPP dianggap menjadi salah satu solusi sekaligus langkah strategis sebagai perbaikan penye-lenggaraan pelayanan publik. Guna memberi-kan payung hukum dilaksanakannya Mal Pelayanan Publik, pemerintah melalui Kementerian PAN RB bahkan telah menerbitkan Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Tujuan adanya MPP ini juga salah satu-nya untuk mengubah pola pikir ego sektoral antar institusi menjadi kerja bersama agar selalu fokus dan komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik. Berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja.

Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), diharapkan sebagai langkah pembaharuan, bagi sistem pelayanan publik di Kabupaten Pemalang. MPP dianggap lebih progresif di-bandingkan generasi pertama layanan ter-padu di Indonesia, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua.

Sebagaimana yang tertuang didalam Permenpan RB, MPP memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga, diharapkan dapat memayungi PTSP, tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP, karena pelayanan dalam MPP merupakan kombinasi penggunaan teknologi informasi di dalam alur pelayanan publik, sehingga lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Materi Sosialisasi MPP dapat di unduh disini

atau lewat link http://s.id/materimpp